Telepon

021-27562488

Profesi Mediator Desa dalam Dewan Sengketa Indonesia

Pada akhir tahun 2021 Dewan Sengketa Indonesia berkolaborasi dengan Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Mediasi Desa. Pelatihan Mediasi Desa memberikan materi dasar dan praktis mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, sekaligus melakukan sertifikasi terhadap kemampuan partisipan. Partisipan pelatihan yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar profesi Certified Village Mediator (CVM) yang diterbitkan oleh Dewan Sengketa Indonesia.

Tulisan ini membahas pemaknaan secara filosofis tentang Mediasi Desa dan peluang bagi seorang Mediator Desa yang tersertifikasi (Certified Village Mediator; CVM). Berlanjut pada beberapa catatan reflektif untuk pengembangan keorganisasian Mediasi Desa, baik pada skala lokal Desa maupun organ profesi Dewan Sengketa Indonesia.

Paradigma Hukum Mediasi

Profesi Mediator Desa terbuka bagi semua kalangan yang berlatarbelakang beragam ilmu sehingga paradigma positivisme hukum kurang relevan dijadikan sebagai fundasi teoritis dan praktis. Positivisme hukum cenderung membincang mediasi harus diawali dengan dunia aturan. Misalnya, pembahasan mengenai legalitas, kaidah hukum perilaku (larangan, bolehan, kewajiban, dan perintah) dan kewenangan mediator berdasarkan aturan hukum mengenai mediasi (Bruggink, 2015). Diskursus positivisme hukum mediasi hanya bisa dipahami bagi sarjana hukum dan profesi hukum yang sekian lama berjibaku dengan diskursus hukum normatif.

Titik berdiri diskursus mediasi dalam artikel ini berawal dari pendekatan hukum dan demokrasi deliberatif yang dikenalkan oleh Jurgen Habermas (1996), Mathieu Deflem (2013) dan Budi Hardiman (2009). Ketiganya telah menghadirkan penghampiran diskursus hukum yang berawal dari diskursus praktis. Percakapan-percakapan hukum dalam dunia kehidupan masyarakat merupakan titik awal keberangkatan memahami Mediasi Desa. Percakapan-percakapan hukum yang apa adanya (common sense) selanjutnya dicandra melalui rasionalitas-komunikatif dalam suatu ruang publik yang bebas dan otonom.

Mediasi Desa diposisikan dalam 3 (tiga) tipe diskursus hukum yaitu hukum sebagai institusi, hukum sebagai sistem dan hukum sebagai medium integrasi sosial.

Mediasi: Hukum sebagai Institusi

Pertama, hukum sebagai institusi. Hukum terbentuk dan hadir dalam diskursus praktis masyarakat. Dalam dunia kehidupan masyarakat sehari-hari tersebut hukum bertumbuh-kembang sesuai kultur.

Dalam konteks demikian mediasi Desa muncul dari kultur hukum yang disebut dalam konteks diskursus Desa yaitu Berdesa. Desa dipandang sebagai organisasi masyarakat berpemerintahan dan organisasi pemerintahan yang bermasyarakat (Sutoro Eko, 2015). Desa berhak, berkewajiban dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan masalah, sengketa dan konflik dengan cara Desa.

Dalam tradisi Desa di Jawa terdapat adagium Desa Mawa Cara, Negara  Mawa Tata yang merupakan versi bahasa sehari-hari dari naskah kuno Nitisruti tentang pembedaan cara memerintah dari Desa dan Praja (Putra, 2020). Desa disebut terlebih dahulu sebagai subjek karena Desa terlebih dahulu hadir dibandingkan negara.

Pada penghampiran kultur dan penelitian etnografi Minangkabau, Desa sejak awal sudah mengenalkan aspek musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian sengketa, meliputi lembaga penyelesai sengketa pusako, perselisihan fisik dan lainnya (Zakaria, 2018).

Musyawarah mufakat menjadi inti dari tindakan mediasi dimana para pihak yang bersengketa difasilitasi oleh tetua adat, kepala Desa dan organ kolektif-komunitarian di Desa. Bahkan sudah dua ribuan tahun lalu Desa-desa kuno di Nusantara baik Vanua, Wanua dan Banua di era Mataram Kuno, Bali kuno dan Sriwijaya, sampai dengan era Majapahit (Thani, dhapur, dan seterusnya) sudah mengenalkan aspek kekuatan permusyawaratan. Tak heran pula bila Montesquieu (1995) menciptakan teoritisasi Trias Politica untuk melawan despotisme monarki setelah melihat kultur “peradilan” yang berujung damai pada Desa di Jerman kuno, Prancis kuno dan seterusnya.

Pendek kata, mediasi Desa berawal dari masalah, perkara, sengketa, konflik yang diselesaikan dengan cara damai. Seorang mediator di Desa dalam konteks sekarang antara lain diperankan oleh aparatus Desa seperti BPD, Pemerintah Desa dan bahkan mungkin jajaran kepengurusan BUM DESA, atau Balai Mediasi Desa yang dibentuk berdasarkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Kesepakatan damai dalam proses mediasi Desa yang berada dalam konteks hukum sebagai institusi, bisa terjadi secara lisan dan tidak mengandalkan legitimasi hukum yang sifatnya tertulis, tetapi perdamaian yang dilegitimasi kekuatan-kekuatan sosial di Desa.

Mediasi: Hukum sebagai Sistem

Mediasi Desa cenderung dibahas rinci dan akademis dari perspektif hukum sebagai sistem. Mediasi dibahas berdasarkan diskursus normatif dalam peraturan kepolisan, peraturan kejaksaan, undang-undang arbitrase, dan peraturan Mahkamah Agung. Mediasi dalam Sistem Hukum berarti mediasi yang didasari otoritas negara dan kekuasaan pasar.

Misalnya mediator pada kasus perceraian di peradilan. Hakim berwenang menunjuk seorang mediator di pengadilan agar mengupayakan para pihak yang sedang bersengketa atau saling gugat cerai bisa berdamai. Apabila hasil mediasi gagal barulah dilanjutkan dalam proses sidang litigasi sampai tercapainya putusan peradilan yang memenangkan salah satu pihak.

Mediasi dalam hukum sebagai sistem mengandung kelemahan:

  1. seseorang yang tidak punya legitimasi atau legalitas sebagai seorang mediator, advokat atau hakim mediator cenderung tidak bisa melakukan apa-apa, ia hanya menjadi asistennya advokat, asisten mediator dan tidak mungkin berperan menjadi hakim mediator.
  2. dalam kondisi lain, apabila mediator merangkap sebagai advokat, ia mesti pindah posisi dari advokat menjadi seorang mediator dan selincah mungkin terhindar dari konflik kepentingan dengan klien.
  3. perundingan mediasi di peradilan cenderung tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa, terkesan formalitas sebelum memasuki tahap litigas berikutnya, dan akibatnya biaya yang dikeluarkan klien sepanjang proses litigasi itu sendiri.
  4. rasionalitas yang digunakan dalam mediasi (dalam konteks hukum sebagai sistem) mengandalkan kontestasi logika. Kontestasi logika hukum yang ada misalnya bagaimana anda menggunakan logika abduksi, argumentasi berbasis kasus dan norma hukum, sehingga terjadilah negosiasi yang sangat detail. Para pihak yang ditemani oleh advokat tidak bisa mengungkapkan secara bebas aspek psikologis seperti harapan, kecemasan, trauma dan seterusnya. Mediasi dalam konteks hukum sebagai sistem berpotensi mengalami situasi ketidakbebasan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu, logika formal, berlangsung deadlock, dan tidak ada kata mufakat.

Disisi lain mediasi dalam konteks hukum sebagai sistem tak bisa dipungkiri telah membuka legalitas tindakan aparatus kejaksaan, kepolisian dan sebagainya, melalui Restorative Justice. Contoh kasus misalnya seorang Kepala Desa dituduh memotong bantuan langsung tunai Dana Desa dengan alasan administrasi dan tidak ada unsur pemaksaan kepada warga Desa. Pada waktu mediasi ternyata cukup diselesaikan dengan cara Kepala Desa mengembalikan pemotongan uang tersebut kepada warga yang berhak dan membutuhkannya. Kepala Desa tidak lagi perlu diajukan ke proses persidangan. Selesai sampai disepakati perdamaian yang tentu disepakati para pihak. Kepolisian dan Kejaksaan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara prosedur hukum yang ditaati atau sudah ditentukan dalam berbagai peraturan kepolisian dan Kejaksaan mengenai Restorative Justice, dan bila perlu berujung pada penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan atau istilah lain.

Pada konteks hukum mediasi Desa sebagai sistem, meskipun terjadi upaya damai, tetaplah terjadi negosiasi antara struktur hukum (kepolisian, kejaksaan, dan institusi peradilan) perihal perbuatan hukum apa yang bisa diupayakan damai melalui Restorative Justice.

Mediasi: Hukum sebagai Medium Integrasi Sosial

Mediasi Desa dalam konteks hukum sebagai institusi mengandaikan Desa menyelesaikan masalah, sengketa dan konflik pada skala lokal Desa berbasis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa. Desa merupakan sumber pengetahuan alternatif penyelesaian sengketa secara utuh sebelum terklasikasi pada tindakan mediasi, konsiliasi, ajudikasi, dan arbitrase. Misalnya, Desa menyelenggarakan layanan Balai Mediasi Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan BPD. Warga Desa yang mengalami masalah bisa mengajukan permohonan agar disediakan mediator untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Di lain pihak Mediasi Desa dalam konteks hukum sebagai sistem mencakup peran hakim menunjuk mediator di peradilan dalam kasus perdata dan peran kepolisian dan kejaksaan berperan sebagai mediator melalui diskursus Restorative Justice.

Terjadilah ketegangan antara Mediasi Desa yang tumbuh dari hukum sebagai institusi Desa dengan Mediasi dalam konteks hukum sebagai sistem. Pemikiran hukum sebagai Medium Integrasi Sosial hadir diantara keduanya bahwa Mediasi Desa didukung oleh aktor-aktor Mediator Desa yang memahami kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Ilustrasi kasus berikut ini menarik dibahas dalam konteks hukum sebagai medium integrasi sosial.

Pada masa pasca Pemilihan Kepala Desa, seorang Kepala Desa terpilih ingin mengganti dan melantik orang-orang baru yang selama ini menjadi pendukungnya sebagai perangkat Desa. Para perangkat Desa dan sebagian warga Desa menolak tindakan Kepala Desa tersebut karena tindakannya dinilai arogan. Konflik meluas melalui aksi warga Desa yang melakukan palang pintu terhadap kantor balai Desa, serta didukung dengan aksi gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara terhadap surat keputusan kepala Desa tersebut.

Mediasi Desa hadir dalam berbagai tipe diskursus hukum:

  1. hukum Mediasi Desa sebagai sistem ditandai dengan kehadiran polisi yang melakukan mediasi antara warga yang tidak setuju terhadap pemecatan tersebut melalui tindakan persuasif agar warga Desa membuka palang pintu;
  2. hukum Mediasi Desa sebagai institusi ditandai dengan sebagian warga Desa meminta agar Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan itu dipertemukan oleh BPD dan/atau Balai Mediasi Desa;
  3. hukum Mediasi Desa sebagai medium integrasi sosial ditandai dengan BPD dan/atau Balai Mediasi Desa meminta kepada Dewan Sengketa Indonesia untuk menyediakan Mediator Desa (Certified Village Mediator) sebagai mediator antara Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan;
  4. Kesepakatan damai yang dituangkan dalam Akta Perdamaian misalnya Kepala Desa mencabut surat keputusan pemberhentian perangkat Desa, mengembalikan kedudukan perangkat Desa yang dipecat, menyelenggarakan Musyawarah Desa yang memberi kesempatan kepada perangkat Desa dan warga Desa untuk membahas komitmen perangkat Desa berdasarkan RPJM Desa;
  5. Mediator Desa dari Dewan Sengketa Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Akta Perdamaian.

Aktivitas seorang mediator Desa dalam konteks hukum sebagai medium integrasi sosial, berusaha mendekatkan proses-proses mediasi Desa dibangun dari pinggiran dan secara rasional komunikatif diakui dalam suatu sistem. Disinilah sistem sertifikasi terhadap profesi mediator Desa mengandung misi Berdesa bahwa mediator Desa tidak bersikap agresif mencari masalah di Desa, namun tergerak aktif untuk memfasilitasi Balai-balai Mediasi Desa, mempelajari kultur hukum di setiap Desa, dan mencipta akta perdamaian yang memindahkan konflik antar individu dan kelompok di Desa menjadi konsensus menuju Masa Depan Desa yang mandiri.

Dewan Sengketa Indonesia berpeluang untuk membangun kolaborasi dengan asosiasi pemerintah Desa, asosiasi kepala Desa, asosiasi BUM Desa, asosiasi pendamping Desa, korporasi swasta dan bahkan Organisasi Non-Pemerintah yang mempunyai program kerjasama Desa. Hukum Mediasi Desa terbuka sebagai ruang untuk menguji argumen-argumen mediasi yang terbaik, terutama pada argumen mediasi terbaik yang berkekuatan lemah.

Desa setidaknya mempunyai “peluru dan batu mediasi” untuk menyiasati dan melakukan transformasi terhadap isu-isu hukum pidana dan mal-administrasi yang menekan pemerintah dan masyarakat Desa akibat inkonsistensi aturan hukum supra-Desa. Mediasi Desa kembali merekatkan Desa dan membuka poros komunikasi antara Desa dan Negara/Pasar melalui konsensus. (*)

Oleh : Anom Surya Putra

Mediator Desa (Certified Village Mediator) Dewan Sengketa Indonesia

Add a Comment

Your email address will not be published.