Jakarta, Senin 30 Juni 2025 — Dewan Sengketa Indonesia (DSI) yang dipimpin langsung oleh Presiden DSI, Prof. Sabela Gayo, melakukan audiensi resmi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor KOMNAS HAM Jakarta tersebut, DSI menyerahkan secara simbolis Daftar Mediator Dewan Sengketa Indonesia kepada Komisioner Mediasi KOMNAS HAM, Pramono Ubaid Tanthowi.
Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar-lembaga dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam sambutannya, Prof. Sabela Gayo menyampaikan pentingnya kolaborasi antara lembaga mediasi dan lembaga perlindungan HAM untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil, inklusif, dan bermartabat.
“Mediasi bukan sekadar metode penyelesaian sengketa, tetapi menjadi sarana pemulihan relasi sosial dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, kami di DSI melihat pentingnya sinergi dengan KOMNAS HAM dalam memperkuat peran mediator yang profesional dan berintegritas,” ujar Prof. Sabela Gayo.
Sementara itu, Pramono Ubaid Tanthowi menyambut baik inisiatif DSI dan menegaskan bahwa KOMNAS HAM sangat terbuka terhadap kerja sama strategis yang mengedepankan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa, terutama yang bersinggungan langsung dengan isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial.
Penyerahan Daftar Mediator ini merupakan bagian dari komitmen DSI dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan mediasi yang berkualitas dan berbasis nilai-nilai keadilan. Mediator DSI yang tercantum dalam daftar tersebut telah melalui proses sertifikasi dan pelatihan yang ketat, serta memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman di berbagai bidang, termasuk hukum, sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.
Audiensi ini juga menjadi forum pertukaran pandangan mengenai potensi integrasi sistem mediasi DSI dalam mekanisme penyelesaian kasus-kasus yang diterima KOMNAS HAM, terutama dalam konteks pengaduan masyarakat dan konflik horizontal.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tercipta ekosistem penyelesaian sengketa yang lebih responsif, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sebagai bagian dari ikhtiar bersama menuju keadilan sosial yang berkelanjutan.
