Brussels – Presiden Dewan Sengketa Indonesia (DSI) / Indonesia Dispute Board (IDB), Prof. Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., bersama jajaran pengurus melakukan audiensi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgium, Luxembourg, dan Uni Eropa, Bapak Dr. Andri Hadi, pada Selasa, 16 September 2025, di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Brussels.
DSI AUDIENSI DENGAN DUBES RI DI BRUSSELS BELGIUM 16 SEPTEMBER 2025
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Dr. Andri Hadi menyampaikan dukungan penuh atas langkah DSI menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional, khususnya dengan Forum for International Conciliation and Arbitration (FICA). Beliau menegaskan pentingnya ketersediaan mediator dan arbiter berstandar internasional, mengingat peningkatan signifikan dalam volume perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia yang berpotensi menimbulkan sengketa bisnis.
“Dengan adanya kerja sama DSI dan FICA, diharapkan setiap sengketa perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia dapat diselesaikan secara damai melalui jalur mediasi dan arbitrase,” ungkap Dubes Andri Hadi.
Prof. Sabela Gayo menambahkan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DSI dan FICA dilaksanakan secara langsung pada 16 September 2025 di kantor FICA, Brussels, oleh Prof. Herman Verbist selaku Presiden FICA dan dirinya sebagai Presiden DSI. Kerja sama tersebut akan difokuskan pada bidang pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase internasional, termasuk pembentukan daftar bersama mediator, konsiliator, dan arbiter internasional serta program pertukaran dan pemagangan antar negara.
Dengan semakin luasnya kerja sama internasional yang dijalin, DSI membuka peluang penyelesaian sengketa bisnis lintas negara (cross border disputes) melalui pembentukan International Arbiter Panels dan International Mediators Panels yang terdiri dari para profesional kompeten dan bereputasi global.
Menutup audiensi, Dubes Dr. Andri Hadi menyampaikan doa dan dukungan agar kerja sama DSI–FICA dapat semakin memperkuat kredibilitas kedua lembaga sebagai institusi independen yang profesional dalam penyelesaian sengketa komersial internasional, baik di Indonesia maupun kawasan Uni Eropa.